Program Kerja

PROGRAM PERJUANGAN

Partai Persatuan Pembangunan

Kabupaten Majalengka

Periode 2010 – 2015

I. PENDAHULUAN

Program Perjuangan Partai disusun sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader Partai dalam menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat. Program Perjuangan Partai juga disusun untuk menjelaskan visi dan misi organisasi, serta kebijakan dan sasaran program Partai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Secara internal, sasaran Program perjuangan partai adalah memantapkan PPP sebagai partai politik yang demokratis, sehat, berkarakter, mandiri, berkualitas, memiliki kemampuan daya saing dan bekerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik. Selain itu, secara eksternal, Program Perjuangan Partai ini diarahkan agar mampu meningkatkan dan mengukuhkan citra PPP sebagai organisasi politik yang Islami, berkemampuan, dan mumpuni dalam mengemban amanat rakyat dengan menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat secara demokratis dan konstitusional.

 

II. TIGA PROGRAM PERJUANGAN PARTAI

A. PROGRAM KONSOLIDASI DAN PENGEMBANGAN PARTAI

Yang dimaksud dengan konsolidasi organisasi di sini adalah memelihara dan memantapkan apa-apa yang telah dicapai selama ini, meningkatkan apa yang sedang dilakukan, dan mengantisipasi masa depan. Untuk semua itu, diperlukan struktur dan fungsi organisasi dan jajaran Partai yang peka, tanggap dan lentur terhadap berbagai kemungkinan perubahan dan pembaharuan. PPP memerlukan konsolidasi organisasi –baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar—yang satu sama lain bersifat sinergi dan komplemeter, saling menguatkan dan saling melengkapi.

Program konsolidasi dan pengembangan partai, memungkinkan partai akan mampu bersaing dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain dalam rangka mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua ini akan mengacu pada arah, sasaran, dan kebijakan program secara garis besar, yang disertai garis dasar pemikiran dan penekanan pada usaha dan kegiatan yang dipandang memiliki garis strategis.

Langkah-langkah konsolidasi dan pengembangan partai, yang bertitik tolak dari hasil Muktamar VI, memiliki arti sangat penting. Disebabkan beberapa kelemahan dan kendala partai untuk berkembang, maka upaya konsolidasi dan pengembangan Partai yang akan dilakukan lebih memiliki bobot ke dalam untuk menopang kinerja keluar yang akan dilaksanakan melalui berbagai wahana dan bentuk, antara lain: (1)penataan, pengembangan organisasi, dan kelembagaan; (2)pendidikan dan pelatihan kader; (3)penelitian dan pengembangan kebijakan publik; (4)publikasi dan komunikasi massa; (5)dokumentasi dan infomasi strategis; (6)advokasi (pembelaan, legislasi dan lobi; (7)penggalangan jaringan kerjasama; serta, (8)mobilisasi dan pendayagunaan sumber daya dan dana. Ini semua harus melibatkan sebanyak mungkin kader partai yang memiliki keahlian, kepakaran, kompetensi, dan minat yang beragam, antara lain sebagai organisator, pendidik, pelatih atau instruktur, komunikator (baik lisan maupun tertulis), mobilisator sumber daya dan dana, peneliti dan analis, ahli hukum, pelobi, penghubung jaringan,dan berbagai keahlian penting lainnya.

  1. penataan, pengembangan organisasi, dan kelembagaan

Upaya PPP untuk penataan dan pengembangan organisasi ini terutama ditekankan pada konsolidasi organisasi yang meliputi antara lain: musyawarah Partai di setiap jenjang organisasi, rekruitmen anggota, pembinaan keanggotaan, pengadaan sarana dan tertib administrasi, pembinaan lembaga-lembaga, serta peningkatan komunikasi dan informasi.

Partai perlu memantapkan kebersamaan, kesetiaan, dan persaudaraan di antara anggota, pimpinan, dan kader Partai; meningkatkan kemampuan dan kualitas anggota; serta, melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, dan aspirasi anggota, untuk kemudian bersama-sama memecahkan dan memperjuangkannya. Selain itu, berbagai bentuk pertemuan, pengajian, acara-acara seni budaya Islami, olah raga dan olah fikir, seperti diskusi reguler, perlu digalakkan disetiap jenjang, jenis, dan jalur organisasi keluarga besar partai.

  1. a. Usaha Pengadaan Sarana, Prasarana, dan Penertiban Administrasi

Pimpinan Partai di semua tingkatan perlu mengusahakan kelengkapan organisasi, antara lain: kantor sekretariat tetap, alat-alat adminsistrasi dan perkantoran, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas Partai; serta, meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi Partai. Mengingat keuangan Partai harus diaudit, tertib administrasi dan keuangan sangatlah penting. Karena itu perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta pelatihan bagi pelaksananya.

  1. b. Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan

PPP harus terus meningkatkan dan memantapkan mekanisme kerja dan kepemimpinan Partai di setiap tingkatan dengan prinsip kepemimpinan kolektif, keterbukaan, kekeluargaan dan menghindari rangkap jabatan. Partai juga akan mendayagunakan pembagian tugas dan pendelegasiaan wewenang di antara Pimpinan Partai di setiap tingkatan serta meningkatkan dan memantapkan mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pimpinan Partai dan antara lembaga-lembaga Partai. Selain itu, Partai akan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan mutu kepemimpinan Partai di setiap tingkatan, termasuk peningkatan pendayagunaannya, baik di tingkat Cabang, Anak Cabang, dan Ranting.

PPP akan menggalakkan dan membentuk wadah atau forum kader Partai di tiap tingkatan kepemimpinan Partai dan mendayagunakan kader-kader secara optimal. Partai juga akan mewadahi kegiatan yang dilakukan oleh Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dengan membentuk lembaga/badan dan kelompok kerja yang dianggap perlu. Selain itu, Partai akan meningkatkan fungsi dan peranan Fraksi sebagai aparat Partai dalam berinteraksi dengan eksekutif dan badan-badan penyelenggara pemerintahan negara lainnya, sekaligus mendayagunakan Bagian, Seksi, dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai aparat Partai untuk berkomunikasi secara efektif dalam menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

  1. pendidikan dan pelatihan kader

PPP menyadari bahwa kader Partai adalah tulang punggung dan harapan masa depan Partai. Karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader Partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan Partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, serta profesi, dengan demikian merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian, peluang, dan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama Partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana, dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan dititikberatkan agar kader Partai memahami perjuangan dakwah Islam, berakhlakul karimah, taat beragama juga sekaligus sebagai kader bangsa yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara dan di tengah-tengah masyarakat.

Kader-kader bangsa yang dimaksud memiliki wawasan dan pemahaman terhadap berbagai program pembangunan dan pemerintahan, serta berusaha memasyarakatkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, PPP akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan rekruitmen anggota dan kaderisasi yang merupakan inti dari pendidikan dan pelatihan politik.

PPP akan meneruskan serta meningkatkan usaha pendidikan dan pelatihan kader sebagai penggerak Partai, baik jumlah, jenis, jenjang, maupun kualitasnya, melalui: (1) Pelatihan Kader Dasar yang diselenggarakan dalam bentuk Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) bagi simpatisan Partai, dan Anggota Partai yang berada di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang PPP dengan bantuan supervisi dan koordinasi dari Dewan Pimpinan Cabang PPP Kab. Majalengka; (2) Pelatihan Kader Madya (PKM), yaitu pendidikan yang dilakukan dalam bentuk Latihan Kepemimpinan Kader dasar (LKKM) bagi simpatisan Partai yang berasal dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Profesi, Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Otonom (Banom) atau Sayap Partai, dan Anggota Partai di tingkat Kabupaten/ Kota. Di samping itu, Partai akan berusaha untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaan kader, sehingga memiliki kematangan berfikir, kedalaman pengetahuan, kegigihan berjuang, serta kemampuan berprestasi dan berkompetisi.

PPP akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader Partai untuk mempersiapkan diri berkiprah dalam perjuangan bangsa melalui kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, PPP perlu membentuk Jaringan Pendidikan dan Pelatihan Kader yang meliputi setiap jenjang kepengurusan Partai.

 

  1. penelitian dan pengembangan kebijakan publik

PPP akan terus mengembangkan kualitas Partai melalui jaringan penelitian dan pengembangan Partai, dengan setiap jajaran kepengurusan Partai menjadi simpul-simpul jaringan, guna meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah, kebutuhan, dan aspirasi rakyat, terutama yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai lewat Pemilu dengan melaksanan TURBA langsung ke PAC-PAC sampai ke Ranting-Ranting. Semua aspirasi dapat terserap dengan baik jika Partai memiliki kader-kader yang terpercaya yang mempunyai kemampuan penelitian dan pengembangan Partai, mulai dari: a)Penelitian dan pengembangan masyarakat pendukung (konstituen) dan kader Partai; b)Penelitian dan pengembangan produk-produk politik Partai; c)Penelitian dan pengembangan mitra dan pesaing Partai; d)Penelitian dan pengembangan pengambilan keputusan politik Partai.

Atas dasar hasil temuan dan pengalaman serta model-model penelitian dan pengembangan tersebut, kemudian Partai dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk reposisi dan reorientasi Partai, serta untuk mempengaruhi, merumuskan usulan perubahan, mengusulkan pembaharuan kebijakan publik yang menyangkut nasib masyarakat secara luas, pada berbagai tingkatan dan jenis pengambilan keputusan politik.

PPP juga akan melakukan usaha-usaha dan kegiatan antara lain bekerja sama dan memanfaatkan hasil-hasil kajian lembaga studi, perguruan tinggi atau perorangan yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi untuk menyelenggarakan studi kebijakan mengenai kepentingan publik, seperti dampak pembangunan yang merugikan dan menyebabkan penderitaan rakyat banyak, untuk kemudian mengajukan alternatif strategi pengentasannya.

  1. publikasi dan komunikasi massa

PPP menyadari bahwa dewasa ini Partai harus memiliki dan menguasai media massa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis Partai dapat diketahui oleh masyarakt luas. Tentunya hal ini memerlukan kiat-kiat cerdas dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat, dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu, perlu dibangun hubungan baik dengan berbagai media massa, terutama para jurnalis dan wartawan.

Bila memungkinkan, dibuat suatu jurnal/buletin berkala yang dikelola oleh kader-kader yang memiliki kapabilitas di bidang jurnalistik dan penerbitan. Melalui ini, dapat dibangun suatu komunikasi publik antara Partai dengan masyarakat, konstituen, dan kader.

  1. Pengembangan Sistem dokumentasi dan infomasi strategis

PPP menyadari betul bahwa pengambilan keputusan poltik yang strategis harus didasarkan pada informasi yang diperoleh secara tepat dan akurat. Agar pengambilan keputusan politik strategis yang tidak hanya sekedar mengandalkan informasi seadanya, perlu dirancang sistem input data dan informasi yang memadai. Semua ini memerlukan strategi dokumentasi dan jaringan informasi yang handal. Untuk itu, komunikasi timbal balik antara seluruh jajaran Partai dalam suatu sistem informasi perlu dikembangkan dalam rangka memelihara kesatuan sikap politik dan meningkatkan kebersamaan serta kekeluargaan. Selain itu, diupayakan membuka akses ke berbagai pusat pengambilan keputusan-keputusan strategis, serta menyusun pemutakhiran data-base organisasi, sumberdaya, dan jaringan informasi. Untuk menangani tugas ini, perlu dibentuk sebuah badan otonom Partai bernama Lembaga Pengelola Data dan Informasi Startegis.

  1. advokasi (pembelaan, legislasi dan lobi

Perlu disadari bahwa kredibilitas Partai akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan Partai dalam merespon setiap kejadian dan peristiwa di masyarakat. Perlu diketahui bahwa munculnya berbagai LSM/NGO selama ini adalah akibat kekurangmampuan pemerintah dalam mengentaskan penderitaan rakyat. Karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya dan langkah-langkah advokasi atau pembelaan atas nasib rakyat yang dirugikan akibat proses pembangunan yang tidak memihak pada rakyat banyak. Untuk itu, pernyataan politik berisi ungkapan solidaritas untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu diprioritaskan. Begitu juga sikap tanggap yang tulus untuk segera melakukan sesuatu atas peristiwa yang terjadi.

Selain itu, Fraksi yang ada di DPRD dapat mengagendakan program legislasi dalam bentuk usulan Perda demi melindungi hajat hidup orang banyak dan masyarakat terpinggirkan. Lobi-lobi informal secara maksimal dapat dilakukan dalam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk tugas ini dipandang perlu melakukan pendidikan dan pelatihan advokasi, legislasi dan lobi di berbagai jenjang kepemimpinan. Jika diperlukan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi di bidang ini. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum, dengan demikian, menjadi mutlak dilakukan.

Hal yang dipandang dapat lebih menarik simpati rakyat adalah dengan membetuk pos-pos pengaduan masyarakat atas berbagai penyimpangan kebijakan yang ada, terutama yang menyangkut kepentingan publik yang aktual di tiap tingkatan. Diupayakan, pos ini dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dengan tidak mengabaikan prosedur check and recheck.

  1. penggalangan jaringan kerjasama

Dalam rangka konsolidasi ke dalam untuk komunikasi dengan pihak luar dapat dilakukan upaya-upaya, antara lain: pembinaan hubungan baik pengembangan jaringan kerja dengan organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, atau militer, polisi dan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah lainnya.

Penggalangan jaringan kerjasama dipandang perlu mengingat berbagai peristiwa dan masalah strategis dan mendasar yang dihadapi rakyat tidak cukup hanya diserap, ditampung, dan disalurkan oleh Partai saja, tetapi membutuhkan dukungan dan peranserta berbagai pihak dan kalangan yang memiliki kesamaan kepedulian dan kepentingan. Penggalangan jaringan kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, baik teknis, taktis, maupun strategis. Semuanya dilakukan dengan dilandasi kesadaran atas kelebihan atau keunggulan dan kelemahan atau keterbatasan masing-masing pihak.

Untuk menunjang program ini, perlu dibentuk suatu organisasi sayap partai di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang dibina langsung oleh suatu lembaga otonom partai yang diorientasikan secara khusus bagi pemberdayaan masyarakat.

  1. mobilisasi dan pendayagunaan sumber daya dan dana

Disadari, bahwa faktor sumberdaya dan dana menjadi faktor penting dalam merealisasikan berbagai program. Karena itu, sumberdaya dan dana Partai perlu diidentifikasi, dipetakan, dianalisa, dan dimobilisasikan untuk didayagunakan agar bermanfaat bagi pencapaian tujuan Partai. Sumberdaya dan dana yang ada maupun yang masih potensial perlu dimobilisasikan agar dapat menopang perjuangan Partai.

  1. a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Mobilisasi Sumberdaya dan Dana

Pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berbasis kartu anggota adalah sumber dana yang potensial untuk dikelola. Karena itu, pendataan ulang keanggotaan yang dikaitkan dengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan format formulir yang bisa dilakukan komputerisasi mutlak dilakukan. Dengan demikian, PPP akan menjadi Partai yang bisa disebut membership based organization. Di samping itu, Pimpinan Partai di setiap tingkatan didorong untuk menggiatkan pendapatan sumberdaya dan dana baik dari anggota, simpatisan, dan pendukung perjuangan Partai, serta meningkatkan usaha penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat, baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infaq, shadaqah, hibah dan sebagainya.

  1. Pendayagunaan Sumberdaya dan Dana

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya dan dana mesti dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertangungjawabkan. Ini dilakukan dengan cara, antara lain, dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk kegiatan Partai dan menyusun anggaran triwulan dan bulanan di setiap tingkatan. Untuk itu, perlu dibuatkan standar acuan baku akuntansi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Partai di semua tingkatan, mengingat nantinya pengelolaan keuangan Partai harus berurusan dengan pemeriksaan akuntan publik.

 

B. PROGRAM SUKSES PILKADA 2013 DAN PEMILU 2014

  1. Program Sukses Pilkada Kabupaten Majalengka 2013

Bagi PPP Pilkada merupakan program strategis yang harus didukung oleh seluruh komponen partai. Pilkada dianggap sukses apabila dapat memberikan makna dan manfaat yang sebesar-besarnya bai peningkatan peningkatan citra partai, penguatan institusi PPP, dan terjadinya distribusi kader di pemerintahan daerah.

PPP perlu mengambil peranan penting dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang diselenggarakan secara langsung pada tahun 2013. Untuk itu, diperlukan penguatan komponen-komponen partai agar memiliki daya tawar tinggi melalui berbagai agenda dan program yang telah disusun. Dengan demikian diperlukan aspek politik, aspek social dan financial. Aspek politik mencakup komitmen yang harus dibangun antara partai dan kandidat yang diusung, dan menjunjung tinggi kebersamaan dan kesetaraan dalam memperjuangkan kemenangan kandidat. Dalam aspek social mencakup kapasitas, kapabilitas dan popularitas yang dimiliki oleh kandidat. Sedangkan pada aspek finansial diperlukan dana yang cukup untukmembiayai kegiatan dan proses Pilkada. Di samping itu, perlu dibentuk suatu tim yang bertugas untuk menginventarisasi sumberdaya yang ada untuk digerakkan mengusung program sukses Pilkada 2013.

  1. Program Sukses Pemilu 2014

PPP berusaha untuk menyukseskan Pemilu 2014 dengan maksud untuk lebih terjamin terlaksananya kedaulatan rakyat serta menjamin meningkatnya kualitas, kemampuan, dan kemandirian serta citra badan-badan perwakilan/permusyawaratan dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya. Dengan demikian, pemilihan umum diharapkan lebih memberi makna dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, bangsa, negara.

PPP berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan agar dalam penyelenggaraan pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan secara benar, jujur, dan adil, dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pencerminan kedaulatan di tangan rakyat.

PPP akan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pemenangan Pemilu 2014, yang akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut, yakni: 1)Perencanaan dan persiapan; (2)Penyusunan agenda kegiatan sesuai dengan agenda Pemilu; 3)Pemetaan kekuatan dan keterbatasan partai-partai peserta pemilu; 4)Penentuan dan pemilihan isu-isu strategis dan kampanye yang disesuaikan dengan keragaman konstituensi pemilu; 5) Hari H Pemilu.

1)Perencanaan dan persiapan;

Tahap ini bertujuan agar PPP tetap bersemangat untuk menjaga vitalitasnya, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2013 itu. Langkah penting dalam tahapan ini adalah perlunya adanya konsolidasi internal termasuk menjamin agar setiap warganegara yang memiliki hak pilih telah terdaftar dan mempersiapkan secara lebih dini calon-calon legislatif yang handal. Langkah ini sebenarnya bukanlah sekedar langkah untuk menghadapi pemilu umum saja, akan tetapi juga merupakan langkah Partai untuk kehidupan masa depan. Langkah ini ditandai dengan adanya perubahan internal, misalnya dengan regenerasi untuk memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga yang masih segar, bersemangat, dan penuh vitalitas. Jika tidak memungkinkan, tenaga yang ada harus ditingkatkan kemampuannya. Dengan demikian, sekecil apa pun perkembangan Partai harus tetap diupayakan dan tampak dihadapan anggota dan simpatisan. Untuk melaksanakan itu maka diperlukan langkah-langkah restrukturisasi dan revitalisasi.

Restrukturisasi bertujuan menata dan membenahi organisasi pada setiap tingkatan dengan memperhatikan kondisi obyektif wilayah masing-masing tingkatan. Sedangkan revitalisasi bertujuan untuk membangkitkan dan memberdayakan potensi Partai. Seluruh komponen Partai di segenap jajaran harus diberdayakan dan dihidupkan kembali sehingga mendukung kegiatan pemilu sesuai kapasitasnya masing-masing.

Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk terus mengembangkan aktivitas Partai, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014. Untuk itu, diperlukan kegiatan-kegiatan berikut:

a) Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia.

b) Penciptaan kegiatan inovatif dengan berbagai kegiatan yang dapat melahirkan ketertarikan dan simpati para pemilih terhadap Partai.

c) Melakukan penjajakan atas kemungkinan melakukan aliansi strategis dan taktis dengan partai-partai yang memiliki kesamaan dan keselarasan visi dengan PPP.

 

 

2)Penyusunan agenda kegiatan sesuai dengan agenda Pemilu;

Agenda kegiatan dalam rangka sukses pemilu ini akan disesuaikan dengan tahapan-tahapan pemilu yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum, sejak mulai pendaftaran pemilih sampai dengan hari H pemilu

3)Pemetaan kekuatan dan keterbatasan partai-partai peserta pemilu;

Langkah ini penting, sebab persiapan menghadapi pemilihan umum akan jauh lebih baik dan siap jika segala peta potensi bisa dianalisa termasuk analisis tentang kekuatan dan keterbatasan pesaing dan analisis mengenai keberadaan PPP itu sendiri. Ini semua dilakukan dalam rangka menentukan posisi partai (positioning), yakni penetuan sikap secara rasional dalam keragaman spektrum politik yang ada. Di lingkungan di sekitar kita terdapat berbagai kekuatan politik yang bisa diajak bekerjasama dan yang menjadi pesaing partai.

4)Penentuan dan pemilihan isu-isu strategis dan kampanye yang disesuaikan dengan keragaman konstituensi pemilu;

Penentuan dan pemilihan isu-isu strategis dalam kampanye dikaitkan dengan keragaman konstituen Partai. Bagi PPP, garis politik dan platform partai sebagaimana dirumuskan dalam visi, misi, dan program sebaiknya ditentukan dan dipilih isu-isu strategis yang perlu di komunikasikan dengan masyarakat luas. PPP harus berusaha untuk berperan dalam pengambilan keputusan publik yang memang akan berdampak positif pada kemaslahatan ummat, bangsa, dan negara. Namun demikian sikap kritis perlu terus dipelihara agar tidak terseret arus dan jebakan yang dapat membahayakan kehidupan kita.

5) Hari H Pemilu.

Hari H pemilu adalah saat yang paling menentukan sukses tidaknya pemilu. PPP berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil dan dapat terselenggara dengan tertib, lancar dan aman.

  • Sukses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

PPP akan berusaha untuk mengikutsertakan secara aktif seluruh jajaran Partai dan segenap potensi masyarakat dalam menyukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, demokratis, dan konstitusional. Untuk itu, Partai akan segera menyiapkan dengan sungguh calon-calon Presiden dan Wakil Presiden yang diutamakan dari kalangan partai sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan mencalonkan dan mendukung calon dari partai lain yang sesuai dengan cita-cita PPP.

  • Pasca Pemilihan Umum

Program ini bertujuan memelihara segala apa yang dimiliki Partai baik berupa moral, material, momentum, maupun spiritual. Dengan demikian akan dapat bermanfaat pada pasca pemilu nantinya.

Langkah-langkah yang diperlukan ialah: (a)Evaluasi dan pengendalian untuk menilai kembali segala apa yang telah tercapai, membandingkan dengan harapan atau keinginan sebagai standar, lalu mengadakan perbaikan-perbaikan; (b)Pemeliharaan, yakni memelihara segala yang diperoleh dengan sebaik-baiknya agar tetap terpelihara sehingga dapat terus dimanfaatkan di masa depan.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jajaran kepengurusan Partai memikirkan dan melakukan tindakan agar kader dan aktivis Partai yang telah bersusah payah membanting tulang memeras keringat, mengucur tenaga serta pikiran untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan mengantarkan sebagian kader-kader partai duduk dalam jajaran legislatif maupun eksekutif, dapat ikut memperoleh manfaat politik maupun lainnya dengan tanpa melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kader dan aktivis partai tersebut juga harus diupayakan agar tetap aktif dengan ikut mengawasi dan memantau kinerja wakil-wakil mereka dalam merumuskan dan mengambil keputusan dan kebijakan publik, termasuk perilaku dan moralitas politiknya.

  • Faktor-faktor Kunci untuk Sukses

Selain yang telah dikemukakan terdahulu, ada beberapa hal lagi yang berperan dalam memenangkan Pemilu 2014, yaitu: kunci sukses dan kata-kata kunci yang perlu dipahami oleh segenap komponen Partai, yaitu sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

 

 

 

 

No FAKTOR KUNCI SUKSES KATA KUNCI
1 Organisasi adaptif terhadapperubahan minat pemilih. Partai penyambung aspirasi ummat, efektif, efisien dan pemersatu.
2 Pemimpin, kader-kader partai, calon-calon legislatif dan eksekutif memiliki integritas, kompetensi, bersemangat tinggi dan sabar. Akhlakulkarimah, mampu, integritas, otentik.
3 Program yang ditawarkan menarik dan inovatif, adaptif, responsif. Maslahat ummat, Islam yang rahmatan lil alamin, berantas KKN, kemandirian dan martabat bangsa, atasi pengangguran, tingkatan daya beli, sembako murah, kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat dan seterusnya.
4 Visi, Misi dan program partai yang dipahami semua jajaran (kebenaran, harapan, kepercayaan). Dapat dibayangkan (imaginable), menarik minat (desirable), layak (feasible), terpusat (focused), lentur (flexible), mudah dipahami (comunicable), dapat dilaksanakan (workable), dapat diukur (measurable).
5 Kemampuan berkoalisi dan beraliansi tinggi (kemampuan dalam bargaining dan negosiasi). Kesamaan/kedekatan visi dan misi, keadilan, kebersamaan, dan kecocokan.

 

C. PROGRAM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Program pembangunan 5 (lima tahun) PPP ini dapat dilihat sebagai platform Partai dalam perumusan secara garis besar. Dengan demikian, platform program perjuangan lima tahun partai dapat menjadi salah satu sumber penting dalam perumusan pembangunan Indonesia, dan dengan demikian bisa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Bidang-bidang pembangunan yang ada dapat di kategorikan yang bisa bersifat sektoral dan yang bersifat lintas sektoral, fungsional, bahkan bersifat teritorial-geografis dalam batas-batas wilayah, daerah, kawasan, dan lokalitas tertentu.

Program pembangunan ini juga merupakan pencerminan dan penjabaran dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wata’ala, dengan sesama manusia dan masyarakat, serta dalam hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya. Jadi titik berat program pembangunan PPP adalah berpusat pada manusia, dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah-Nya di bumi.

 

  1. 1. Pengembangan Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia

PPP mengamati bahwa beberapa tahun terakhir ini kehidupan umat beragama di Indonesia sedang diuji. Banyak permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perbedaan pemahaman ajaran agama, baik antar sesama pemeluk maupun antar umat beragama, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Pada gilirannya, semua itu akan sangat mempengaruhi pola hidup beragama manusia dan masyarakat Indonesia.

PPP yakin bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanu Wa Ta’ala. Tegasnya, manusia yang beragama dan taat melaksanakan ajaran agamanya dalam berbagai aspek kehidupan secara kaffah (akidah, syari’ah, akhlaqul karimah). Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

PPP sadar bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragam itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Negara melindungi dan memberikan kebebasan serta memberikan bantuan dan dorongan kepada pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

PPP akan terus memperjuangkan agar manusia Indonesia menjadi pemeluk agama yang taat sekaligus menjadi warga negara yang baik. PPP akan terus mendorong berbagai usaha dan kegiatan kehidupan beragama, antara lain meningkatkan wawasan dan kesadaran serta penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat yang tentunya dimulai dari para kader dan fungsionaris Partai.

 

  1. 2. Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kondisi pelaksanaan pembangunan hukum dan perlidungan hak asasi manusia hingga saat ini belum menunjukkan hal yang siginifikan dan memuaskan, sehingga tuntutan masyarakat untuk tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia semakin gencar dan marak disuarakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum sepenuhnya dapat diberantas.

PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar dan taat hukum. Karena itu, program pembangunan hukum dan hak asasi manusia diarahkan untuk terjaminnya kepastian kukum dan rasa keadilan serta terlindunginya hak-hak asasi manusia. Untuk pencapaiannya diperlukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.

PPP akan terus memperjuangkan agar proses legislasi yang berlangsung harus terus menerus diupayakan guna menghasilkan produk hukum yang memadai yang bisa menampung semua permasalahan hukum, mengikuti perkembangan hukum dan dapat senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat, sehingga produk dan perundang-undangan merupakan cerminan kehendak rakyat.

 

  1. 3. Pembangunan Demokrasi Politik

PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar politik. Keputusan politik yang berkaitan dengan penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memiliki nilai strategis. Karena itu, PPP perlu mengawal peran politk masyarakat guna membangun kualitas manusia yang sadar politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diarahkan untuk lebih memantapkan penjabaran serta perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sejati.

PPP perlu terus mengupayakan fungsionalisasi lembaga-lembaga politik agar penyaluran aspirasi masyarakat dapat terus ditingkatkan perannya. Kombinasi pendekatan bottom up dan top down sudah selayaknya mewarnai keputusan dan kebijakan lembaga-lembaga politik, sehingga dapat menghilangkan eksklusivitas elit politik dan menghindarkan masyarakat untuk mencari saluran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PPP akan terus memperjuangkan agar otonomi daerah berjalan secara demokratis, bersih, jujur dan berwibawa, sehingga partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaat hasil-hasil pembangunan dapat benar-benar terwujud. PPP pun akan berusaha meningkatkan peran dan fungsi DPRD serta mendesak terwujudnya aparatur penyelenggara pemerintahan negara yang lebih efisien, efektif, bersih, jujur, dan berwibawa yang dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang adil, bersih, dan bertanggungjawab.

PPP akan terus berusaha memperjuangkan wahana penyerapan aspirasi dan pengembangan peranserta daerah dan masyarakat agar dapat bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam rangka memantapkan dinamika politik yang adil, sehat, dan stabil.

 

  1. 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

PPP berpendapat bahwa krisis ekonomi tidak dapat diperbaiki tanpa ada perhatian yang sungguh-sungguh yang dilakukan melalui serentetan strategi kebijakan. Untuk itu, PPP memandang perlu untuk melakukan pembangunan dari bawah yang dilakukan dengan berlandaskan pada sumberdaya yang ada dan telah menjadi akrab dengan kehidupan dan budaya rakyat setempat. Melalui penelitian, fasilitas kredit, pemasaran, jaringan usaha, dan teknologi baru, diupayakan pengembangan usaha tersebut menjadi usaha modern. Dengan demikian rakyat setempat tidak menjadi obyek dan korban dari pembangunan, tetapi menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.

PPP akan berusaha mendorong pertumbuhan sentra-sentra industri rumah tangga agar menjadi basis usaha masyarakat yang dikelola dengan manajemen modern. Untuk itu, PPP perlu mengupayakan pendampingan pada kelompok-kelompok usaha rakyat agar bisa mengakses bantuan permodalan dan manajemen.

PPP juga akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan peternakan agar mampu menghasilkan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Untuk itu, perlu diupayakan suatu sistem informasi pasar dan jaringan pemasaran yang bisa diakses dengan mudah oleh para petani.

Selain itu, PPP akan mengusulkan pembuatan produk-produk legislasi yang memberikan jaminan perlindungan bagi tumbuh suburnya sektor-sektor usaha kecil dan menengah serta berbagai usaha kerakyatan yang dilakukan secara kelompok oleh masyarakat.

 

  1. 5. Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

PPP akan mengusahakan agar penanganan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan usaha pengembangan kemampuan, kemandirian, dan peranan LSM, ormas, dan organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial, kesehatan, maupun peningkatan kemampuan dan peranan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan lanjut usia, perempuan, balita, anak dan remaja.

PPP akan terus berusaha agar pemerintah senantiasa memenuhi hak tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta menciptakan lapangan kerja dan usaha. Kebijakan dan program-program penghapusan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi harus dijadikan sasaran pada setiap rencana pembangunan. Untuk menyukseskan gerakan program pengentasan kemiskinan perlu ditangani dengan mendidik kader-kader pembangunan di pedesaan.

 

III. MANAJEMEN PROGRAM PERJUANGAN PARTAI

Untuk melaksanakan seluruh Program Perjuangan Partai diperlukan strategi yang meliputi perencanaan, baik konseptual maupun operasional, pelaksanaan operasional, pemantuan/monitoring, serta pengendalian dan evaluasi.

 

a. PERENCANAAN

Perencanaan pada setiap butir-butir program agar lebih efektif harus mempertimbangkan manfaat, ketepatan dan obyektivitas, sebab tidak semua rencana dapat dilaksanakan di semua keadaan. Ruang lingkup perencanaan harus sesuai dengan tingkatannya, realistis, fleksibel, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dalam perencanaan konseptual, setiap jenjang kepengurusan PPP menjabarkan Tiga Program Perjuangan dengan kerangka teoritis dan alur pikir dengan memfungsikan dan memanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung berbagai instrumen kelembagaan yang dalam organisasi, seperti Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, Fraksi, maupun lembaga di luar struktur Partai.

Dalam perencanaan operasional, di setiap jenjang kepengurusan PPP akan disusun rencana berkala (tahunan dan triwulan) dengan membagi habis program-program yang telah direncanakan, lengkap dengan perencanaan jadwal kegiatan dan anggaran penerimaan dan pembiayaannya. Perencanaan operasional juga memperhatikan masukan dari kader-kader Partai dan Fraksi yang memiliki akses dan berinteraksi dengan pemerintah, di bawah kepemimpinan dan koordinasi ketua-ketua bidang.

b. PELAKSANAAN OPERASIONAL

Rencana yang dipilih sebagai prioritas sesuai dengan urgensinya, akan dilaksanakan oleh Bagian/Seksi dan atau lembaga-lembaga di berbagai tingkat sebagai instrumen kelembagaan yang memiliki akses langsung dengan masyarakat luas, mulai dari penyusunan organisasi, pengaturan koordinasi dan supervisi, dan rentang kendali dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya yang tersedia. Hasil pelaksanaan harus bermutu tinggi dan pelaporan hasil pelaksanaannya harus bisa dipercaya.

Dalam melaksanakan program, PPP akan melaksanakan program sesuai dengan rencana operasional dan prioritasnya, bekerjasama dengan pihak lain atau dilaksanakan oleh Partai di setiap tingkatan. Kerjasama dengan pihak lain akan dilakukan ketika terdapat persamaan mengenai visi dan orientasi program. Sedangkan jika hanya PPP yang memiliki kepedulian mengenai suatu hal atau isu tertentu, maka penanganan program tersebut akan dilaksanakan oleh Partai sendiri melalui berbagai instrumen kelembagaan dan organisasinya.

Dalam kaitan ini, setiap jenjang kepengurusan PPP akan melaksanakan program yang telah dibagi habis ke dalam Bagian/Seksi, di bawah koordinator ketua/wakil ketua bidang jika program tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat luas, terutama masyarakat pendukung (konstituen) Partai. Jika program tersebut berkaitan dengan pihak eksekutif, maka program dilaksanakan melalui Fraksi di DPRD dan setiap jenjang kepengurusan Partai akan melaksanakannya seperti dalam hal penyusunan anggaran pembangunan dan pemerintahan, penyusunan peraturan perundang-undangan, atau pun upaya mempengaruhi langsung pengambilan keputusan dalam kebijakan publik melalui lobi, advokasi, dan konsultasi.

 

  1. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN SUPERVISI

Setiap pelaksanaan program harus dipantau agar dapat diamati apakah tetap sesuai dengan tujuan atau tidak. Untuk itu diperlukan penetapan kriteria keberhasilan dan sasaran (target) yang terukur. Penetapan kriteria dan target ini akan berguna untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Untuk mengetahui sejauh mana program yang direncanakan tersebut telah dilakukan dengan berhasil, dengan kriteria keberhasilan dan sasaran yang jelas, Partai persatuan akan mengembangkan sistem pemantauan (monitoring) berjenjang, melalui media mass, dan melalui jaringan organisasi dari tingkat pusat sampai ke desa.

Sebagai kelanjutan langkah dari pemantauan ialah pengendalian,yaitu : penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan antara hasil yang diperoleh (aktual) dengan standar yang ditetapkan. Langkah selanjutnya, jika terjadi penyimpangan, perlu segera dilakukan perbaikan.

 

d. EVALUASI DAN REFLEKSI

Dari hasil pemantauan yang dilakukan,dapat dikumpulkan informasi dan data, dianalisis, diklarifikasi menurut bidang dan urgensi, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut penanganannya. Dengan demikian PPP dapat lebih meningkatkan kinerjanya,melakukan fungsi-fungsi politiknya sesuai dengan amanat para deklarator partai, serta bersaing dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan nasional. Untuk itu, PPP akan mengembangkan jaringan sistem manajemen informasi baik vertikal maupun horizontal.

Selain itu, refleksi kritis atau muhasabah diperlukan untuk melihat sejauh mana program pejuangan partai dilaksanakan dengan bobot makna religius-spiritual sebagai cerminan dari ibadah dalam arti luas. Apabila berhasil bersyukur, jika belum berhasil, perlu direnungkan seraya terus berihktiar, berusaha, dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

 

IV. PARTISIPAN PROGRAM (KONSTITUEN) DAN KELOMPOK STRATEGIS PENDUKUNG PARTAI

  1. PARTISIPAN PROGRAM (KONSTITUEN PARTAI)

PPP mencermati bahwa kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih memprihatinkan. Karena itu, pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia menjadi perhatian utama perjuangan Partai selama ini dan ke depan. Untuk itu, program perjuangan Partai dititikberatkan pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat Indonesia agar memenuhi kualifikasi yang memadai untuk menjaga harkat dan martabatnya di tengah pergaulan antar bangsa. Prioritas program akan diusahakan sedapat mungkin menjangkau dan melibatkan masyarakat luas, terutama dari kalangan yang terpinggirkan, tersisih, rentan, dan tertinggal.

 

  1. KELOMPOK-KELOMPOK STRATEGIS PENDUKUNG PARTAI

Program Perjuang Partai ini secara umum hanya akan efektif dilaksanakan jika upaya sosialisasinya dilakukan secara intensif, baik di kalangan para pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat serta kaum cerdik sendikiawan.

Program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup akan efektif jika disampaikan terutama di kalangan buruh atau pekerja, petani, nelayan, wanita, pemuda, dan mahasiswa.

Program-program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi akan mudah dilaksanakan di kalangan para wirausahawan, baik yang besar, menengah, maupun kecil. Sedangkan program-program yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan pembangunan pedesaan akan lebih menarik di kalangan pemuda dan mahasiswa.

 

V. PENUTUP

Program Perjuangan ini disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang sejarah perkembangan perjuangan bangsa, pasang surut perjuangan umat, dan dinamika kehidupan sistem kepartaian, serta refleksi atas peran PPP di masa lalu dan antisipasi masa depan.

Program Perjuangan ini disusun atas dasar latar belakang sejarah, cita-cita, visi, dan misi politik Partai mengenai manusia dan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi prinsip-prinsip nilai perjuangan, dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan lingkungan makro strategis serta kondisi objektif Partai.

Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran Partai menjadikan Program Perjuangan ini sebagai kerangka, rujukan, dan rambu-rambu dalam berkiprah secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sikap politik, pandangan, serta kebijakan Partai mengenai berbagai masalah pembangunan haruslah senantiasa diketahui, dipahami, dan dihayati oleh segenap jajaran Partai: pengurus, aktivis, anggota, bahkan para simpatisan Partai. Dengan demikian, eksistensi Partai dapat sampai ke berbagai pelosok, dan pada gilirannya dapat bersemayam di dalam hati dan pikiran rakyat.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala meridhai kita semua. Amiin.

 

 

Sekretariat DPC PPP Kab. Majalengka, 02 Oktober 2010